Sabadesa.id – Sukabumi, 25/05/2018 Seknas FITRA dan Fitra Sukabumi mengadakan FGD tentang optimalisasi dana perimbangan untuk mengatasi kesenjangan daerah di Kabupaten Sukabumi yang bertempat di Aula KPA Kabupaten Sukabumi. FGD tersebut mengundang berbagai unsur CSO (Sabdesa Institute, Dewan Daerah Fitra Sukabumi, FSKSS, LSM Gapura, AMPERA, Ketua Dewan Pendidikan Sukabumi) dan pengamat kebijakan publik

FGD ini dimulai dengan pemaparan dari Seknas Fitra (Yeti Nurhidayat) mengenai optimalisasi dana perimbangan di Kabupaten Sukabumi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.  Secara umum Yeti memberikan penjelasan seputar Proporsi Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus  di Kabupaten Sukabumi dari Tahun 2014 -2016 yang kemudian dibandingkan dengan proporsi belanja pemerintah daerah.

Selanjutnya Ajat Jatnika (Dewan Daerah Fitra Sukabumi) memfasilitasi para peserta untuk memberikan pendapat dengan mengacu pada  3 (tiga) pertanyaan kunci ; (1).Sejauh mana masyarakat mengetahui pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pusat ataupun daerah? (2).bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan? (3).Bagaimana mekanisme kontrok masyarakat terhadap proses pembangunan?

Berdasarkan pendapat / komentar yang disampaikan dari berbagai perwakilan CSO  telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan hasilnya akan disampaikan pada FGD selanjutnya bersama perwakilan dari Unsur Legislatif dan Eksekutif.

Beberapa kesimpulan dari FGD tersebut diantaranya :

  • Akses untuk mendapatkan dokumen publik (perencanaan dan anggaran) dirasa sangat sulit sehingga masyarakat umum sulit mendapatkan informasi tentang pedanaan pembangunan.
  • Peran dan keterwakilan unsur masyarakat dalam proses penyususnan perencanaan masih lemah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu di advokasi untuk menjalankan amanat Perda No 20 tahun 2013 tentang perencanaan partisipatif.
  • Mekanisme kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mengalami penurunan. Diperlukan penguatan dan koalisi gerakan dari berbagai unsur CSO dalam menjalankan mekanisme kontrol pelaksanaan pembangunan.